“Saya mendukung kebijakan pemerintah yang menempatkan para wakil menteri sebagai komisaris di sejumlah perusahaan BUMN. Dengan kebijakan ini, tanggung jawab terhadap kinerja perusahaan BUMN menjadi lebih jelas,” ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
Menurut Muhaimin, identitas kelembagaan para wakil menteri justru memperkuat akuntabilitas perusahaan pelat merah. “Kalau mereka duduk sebagai komisaris, pertanggungjawaban juga lebih tegas. Kalau BUMN merugi, kita tahu siapa yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Dengan demikian, fenomena ini terus memunculkan banyak pertanyaan: apakah pemerintah serius menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih? Ataukah kekuasaan kembali menundukkan hukum demi bagi-bagi kue politik?
Karenanya, di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang profesional dan bebas konflik kepentingan, pembiaran terhadap praktik rangkap jabatan justru bisa menjadi preseden buruk. Dan jika tak segera dikoreksi, bukan tak mungkin kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi dan supremasi hukum kembali tergerus.
BACA JUGA: Bukan Ahlinya, Dua Wamen dan Yovie Widianto Bertengger Jadi Komisaris Pupuk Indonesia, Apa Hebatnya?
Berikut 30 Wamen yang rangkap jabatan komisaris:
- Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama Perikanan Indonesia
- Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol (Purn) Suntana – Komisaris Utama Pelindo
- Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono – Komisaris Pertamina Bina Medika
- Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto – Komisaris PT Dahana
- Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani – Komisaris Semen Indonesia
- Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
- Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi
- Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
- Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama Pertamina
- Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro – Komisaris Utama Jasa Marga
- Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
- Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
- Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ferry Juliantono – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
- Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping
- Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
- Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan – Komisaris PT Citilink Indonesia
- Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto – Komisaris PLN
- Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
- Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha – Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia
- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama Telkom
- Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan – Komisaris Telkom
- Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenazer – Komisaris Pupuk Indonesia
- Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim – Komisaris Telkom Indonesia
- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah – Komisaris BTN
- Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara – Komisaris PLN
- Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PLN
- Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama BRI
- Wakil Menteri UMKM, Helvy Yuni Moraza – Komisaris BRI
- Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti – Komisaris Utama Brantas Abipraya
- Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung – Komisaris Bank Mandiri
