Solusi Kebijakan
Meskipun begitu, Djoko mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai serius menangani masalah ODOL. Presiden Prabowo melalui Kantor Staf Presiden telah mengundang berbagai pihak untuk menyusun strategi keselamatan transportasi.
Pertemuan antara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menghasilkan kesepakatan untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL yang direncanakan efektif mulai 2026.
“Setelah 20 tahun lebih truk ODOL merajalela, ini langkah maju yang layak diapresiasi,” ujar Djoko.
Lebih lanjut, Djoko menekankan pentingnya diversifikasi moda transportasi barang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia seharusnya memanfaatkan jalur kereta api, laut, dan sungai untuk angkutan logistik, bukan hanya mengandalkan jalan raya.
“Jangan semua ditumpahkan ke jalan raya. Kita punya jalur kereta dan perairan yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Tantangan
Namun, Djoko mengkritisi kebijakan fiskal yang belum adil antar moda transportasi.
“Kereta api kena PPN, BBM non-subsidi, dan biaya akses rel. Sementara truk tidak kena PPN dan pakai BBM subsidi,” jelasnya.
Ia menyarankan agar ada pembenahan dalam kebijakan fiskal agar setiap moda transportasi dapat bersaing dengan adil.
Untuk memastikan keberhasilan kebijakan Zero ODOL, Djoko menyarankan perlunya roadmap yang rinci, mencakup program, indikator, dan penanggung jawab dari masing-masing kementerian atau lembaga terkait.
“Roadmap bisa dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangan lupa juga soal insentif, disinsentif, dan pengawasan dari pungli yang masih marak,” jelasnya.
Djoko juga menyoroti kurangnya sekolah khusus bagi pengemudi truk, sebuah ironi mengingat Indonesia memiliki sekolah untuk pilot dan masinis, tetapi tidak untuk sopir truk.
“Ini ironi yang harus segera diatasi,” tutupnya.
BACA JUGA: Terungkap! Meskipun Ada PHK di Global, Panasonic Indonesia Justru Eksplorasi Pasar Dunia
Dengan beragam kerugian yang ditimbulkan oleh truk ODOL, baik dari segi keselamatan maupun ekonomi, pemerintah diharapkan segera bertindak untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi infrastruktur serta perekonomian negara.
