RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti serius perkembangan geopolitik global setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat. Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan hubungan dua negara, melainkan ancaman langsung terhadap prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional.
“Penangkapan kepala negara berdaulat yang dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum internasional yang sah menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju era politik global yang berbasis kekuatan, bukan hukum,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
BACA JUGA: VIDEO: Ketua Komisi VII Tegaskan Semua Industri Pasti Akan Berurusan dengan DPR
Legislator dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu menilai tindakan tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya yang dapat ditiru oleh negara-negara kuat lainnya. Dampaknya, kata dia, tidak hanya dirasakan di Amerika Latin, tetapi juga mengancam stabilitas global, terutama bagi negara berkembang dan kelompok Global South.
“Hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Ini adalah alarm keras bagi semua negara yang menjunjung tinggi prinsip nonintervensi dan penyelesaian damai,” ujarnya.
Sukamta menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan kerja sama multilateral. Menurutnya, Indonesia tidak boleh berdiam diri terhadap praktik-praktik yang melemahkan kedaulatan negara dan merusak norma internasional pasca-Perang Dunia II.
Ia juga menyoroti posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dinilai semakin diuji di tengah maraknya tindakan sepihak negara-negara besar.
“PBB berada di persimpangan jalan untuk melakukan reformasi agar tetap relevan sebagai penjaga perdamaian dunia, atau semakin terpinggirkan oleh tindakan sepihak negara-negara kuat. PBB tidak boleh hanya menjadi forum retorika, tetapi harus mampu menegakkan hukum internasional secara adil dan setara,” katanya.
Terkait kepentingan nasional, Sukamta meminta pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak. Ia juga mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif jika kondisi keamanan memburuk.
“WNI adalah prioritas utama. Negara harus hadir, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai suara moral yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan global,” tambah politisi PKS tersebut.
