Serang – Dalam Debat Pilgub Banten 2024 yang berlangsung Rabu (16/10/2024) malam, calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Dimyati Natakusumah, mengungkapkan pentingnya transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, ia juga menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi Banten saat ini.
Pentingnya Transparansi
Pertama-tama, Dimyati menekankan bahwa permasalahan di Banten saat ini berasal dari kurangnya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.
BACA JUGA:Â Andra Dukung DOB Cilangkahan, Airin Bandingkan saat Menjabat Walkot Tangsel
“Tata kelola pemerintahan itu artinya Good government and governance bagaimana mengelola pemerintahan yang baik, adil dan merata. Permasalahan yang ada di Banten karena awalnya tidak mulai transparan. Maka perencanaan harus bottom-up dimulai dari masyarakat. Maka Musrenbang dari tingkat Desa hingga Provinsi harus dikelola dengan baik secara transparan dan terbuka,” ucapnya.
Selanjutnya, Dimyati menyoroti bahwa perencanaan pembangunan harus dimulai dari masyarakat dan dilakukan secara bottom-up melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dia menegaskan bahwa pengelolaan harus dilakukan dengan transparan dari tingkat desa hingga provinsi.
Tantangan
Lebih jauh, Dimyati menyoroti tiga aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan: perencanaan, penganggaran, dan pengadaan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik monopoli dalam pengadaan.
“Lihat di Banten ini permasalahan yang terjadi, di Banten ini monopoli yang luar biasa terjadi, setelah pengadaan baru pelaksanaan, kalau pelaksanaan tidak sesuai planning bagaimana jadinya pelaksanaan itu. Dari awal perencanaan sudah direkayasa, penganggaran direkayasa, pengadaan sudah direkayasa, pelaksanaan tinggal sisanya. Oleh sebab itu harus sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Pemerintahan Bersih
Di samping itu, Dimyati juga mengingatkan bahwa “good governance” tidak hanya slogan. Ia menekankan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, kuncinya adalah pribadi dan keluarganya tidak bermasalah hukum.
“Good governance itu kuncinya pribadinya, pribadinya jangan bermasalah hukum. Dan juga apabila pribadinya tidak bermasalah hukum, maka kalau keluarganya bermasalah hukum, dirinya pun berkewajiban, punya tanggung jawab. Maka itu, good governance itu bisa terwujud dengan baik kalau clean government,” jelasnya.
