Serang – Debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024 yang digelar oleh KPU Banten pada Rabu (16/10/2024) berlangsung semakin sengit.
Dalam acara ini, calon gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni, menyampaikan kritik tajam kepada rivalnya, Airin Rachmy Diani, terkait luas wilayah Provinsi Banten dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Lebak serta Pandeglang.
BACA JUGA:Â Ditanya Ade Sumardi Soal Pelecehan Seksual, Dimyati: Wanita Jangan Jadi Gubernur
Luas Wilayah dan Permasalahan Pendapatan
Selanjutnya, Andra Soni menyoroti luas wilayah Banten yang mencapai 9.000 km², dengan fokus pada Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
“Bagaimana cara pandang terhadap wilayah Banten yang luas ini, terutama di Pandeglang dan Lebak yang memiliki luas terbesar namun dengan pendapatan fiskal yang kecil dibandingkan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan?,” tanya Andra.
Selain itu, Andra menambahkan bahwa Kabupaten Lebak, yang memiliki luas sekitar 3.300 km², hanya mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 300 miliar. Sehingga, ia mempertanyakan solusi yang berkeadilan untuk pembangunan daerah tersebut.
Jawaban Airin
Menanggapi pertanyaan Andra, Airin Rachmy Diani membandingkan pengalamannya selama dua periode menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
“Saat menjabat sebagai Walikota, saya ngantor di kantor kecamatan. PAD hanya 125 miliar dan APBD 1,2 triliun, jumlah penduduk banyak. Dari sinilah pentingnya komitmen kepala daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat itu ada di mana,” kata Airin.
Di sisi lain, Airin juga menekankan potensi besar sumber daya alam di Pandeglang dan Lebak yang belum tergarap secara maksimal. Ia berjanji, jika terpilih menjadi gubernur, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan pertanian di wilayah tersebut.
Pemekaran Wilayah sebagai Solusi
Namun, Andra Soni tampaknya tidak puas dengan jawaban Airin. Ia mengemukakan bahwa solusi terbaik untuk wilayah Banten selatan, khususnya Lebak, adalah melalui pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Cilangkahan.
“Dengan luas wilayah lebih dari 3000 km², pemekaran wilayah adalah keharusan agar fungsi pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Andra juga mencatat bahwa Kabupaten Lebak memiliki sejarah panjang eksploitasi sejak zaman penjajahan, sehingga saatnya wilayah tersebut mendapatkan perhatian lebih serius untuk pembangunan.
