“Logistik sembako seluruh masyarakat Indonesia diangkut oleh sopir truk. Namun, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka sangat minim. Standar minimum upah sopir truk hingga kini belum ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja,” kritik Djoko.
Agar mogok tidak terjadi, Djoko menyarankan pemerintah dan APTRINDO mencari jalan tengah. Salah satunya dengan mengizinkan truk yang tidak melebihi dimensi dan muatan (ODOL) tetap beroperasi selama periode mudik.
Selain itu, Djoko menilai kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) bisa dimanfaatkan untuk mengurangi kemacetan. Ia menyarankan ASN yang mudik agar menggunakan transportasi umum, bukan kendaraan pribadi, sehingga angkutan barang tidak terdampak oleh perpanjangan aturan WFA.
Menurutnya, pemerintah harus lebih serius dalam membenahi transportasi umum agar tidak selalu mengandalkan pembatasan operasional truk untuk mengatasi kemacetan.
BACA JUGA: Tolak Kebijakan Pembatasan Truk, Aptrindo Usulkan Ini ke Prabowo
“Gerakan masif membenahi angkutan umum harus dimulai sekarang, jangan menunggu 20 tahun lagi hingga 2045,” pungkas Djoko.
