Menurut Teddy, seluruh agenda strategis pendidikan dari periode sebelumnya tetap berjalan normal. Program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) terus disalurkan. Bahkan, pemerintah meluncurkan inisiatif baru bernama Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Dalam satu tahun terakhir, sebanyak 166 unit Sekolah Rakyat telah beroperasi dan menjangkau sekitar 22.000 siswa di berbagai daerah. Pemerintah juga mengklaim telah merenovasi 16.000 sekolah sepanjang 2025 dengan total anggaran Rp17 triliun. Selain itu, sebanyak 280.000 unit televisi digital didistribusikan ke sekolah-sekolah guna mendukung pembelajaran berbasis teknologi.
Teddy turut menanggapi kritik mengenai kondisi bangunan sekolah yang rusak. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai masalah klasik yang kewenangan perbaikannya berada di pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meski demikian, pemerintah pusat tetap melakukan intervensi melalui program renovasi besar-besaran.
Di tengah berbagai sorotan, Istana menegaskan bahwa MBG tidak akan dihentikan. Pemerintah justru berjanji memperkuat tata kelola, memperbaiki aspek distribusi, serta memastikan manfaat program benar-benar dirasakan siswa dari tingkat PAUD hingga SMA di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:Â Harga Emas Antam Melonjak Rp40.000 di Akhir Pekan, Tembus Segini per Gram
Dengan berbagai pembenahan yang dijanjikan, Istana tampak kekeh mempertahankan MBG sebagai fondasi pembangunan SDM jangka panjang sekaligus menjawab kritik bahwa program populis tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru di sektor lain.
