Transportasi umum lebih mendesak
Djoko menegaskan bahwa transisi energi memang penting, namun kebijakan tersebut tidak boleh berjalan secara parsial tanpa dibarengi dengan percepatan pembangunan transportasi umum.
Saat ini, menurut data yang ia paparkan, baru 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang telah mengimplementasikan transportasi umum modern melalui skema Buy The Service (BTS).
Sebaran tersebut meliputi 12 provinsi, 18 kota, dan 12 kabupaten.
Padahal, penguatan transportasi publik dinilai sangat penting untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan pengguna sepeda motor usia produktif.
Kemacetan sendiri kini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga mulai meluas ke sejumlah kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar hingga Makassar.
Perlu kebijakan mobilitas
Djoko menutup dengan mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan transportasi tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah sepeda motor yang berhasil dikonversi menjadi listrik.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa program transisi energi berjalan beriringan dengan penguatan transportasi umum yang aman, terjangkau, dan merata hingga ke daerah terpencil.
“Memindahkan mesin dari bensin ke listrik tetap akan membuat jalanan macet jika ketergantungan pada kendaraan pribadi tidak dikurangi,” pungkas Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu.
BACA JUGA: 20 Rekomendasi Strategis Diserahkan Apkasi ke Mendagri
Ia menilai langkah yang lebih strategis adalah memprioritaskan elektrifikasi transportasi umum di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan, perdesaan hingga kawasan terpencil, agar transisi energi benar-benar memberikan dampak mobilitas yang inklusif bagi masyarakat.
