RUANGBICARA.co.id, Pidie Jaya – Hujan deras yang mengguyur Aceh akhir-akhir ini, memicu banjir bandang yang meluluhlantakkan kampung Meunasah Raya Sp.4, Meurah Dua, Pidie Jaya. Hampir seluruh rumah warga tertimbun tanah lumpur setinggi hingga loteng, membuat ratusan penduduk terpaksa mengungsi dengan membawa hanya pakaian di badan.
Menurut Murizal Hamzah, penulis buku biografi Hasan Tiro, kondisi kampung yang sangat dicintai warga kini porak-poranda. “Hampir semua rumah di sini tertimbun tanah lumpur sampai setinggi loteng atap rumah. Lumpur setebal 2,5 meter terbawa banjir setinggi 5 meter. Kendaraan yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah juga tertimbun lumpur,” ujar Murizal dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025).
BACA JUGA: Mengapa Penetapan Darurat Bencana Nasional Dianggap Penting? Ini Penjelasannya
Kejadian ini terjadi tengah malam, saat warga sedang tertidur, sehingga evakuasi berlangsung mendadak dan penuh ketakutan. Banyak keluarga kehilangan harta benda, bahkan tempat tinggal mereka tidak lagi bisa dihuni.
Murizal juga menyampaikan permintaan bantuan kepada pemerintah dan masyarakat luas. “Kami minta pertolongan sama Pemerintah, sama orang-orang baik nan peduli. Bantu kami, tolong kami, untuk terus menguatkan. Semoga ujian dan musibah ini bisa dihadapi warga kami,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh memastikan distribusi bantuan ke kawasan terdampak banjir dan longsor terus berjalan. Menurut Muhammad MTA, Juru Bicara Pemerintah Aceh, upaya darurat menembus kawasan terisolir melalui jalur darat sedang dilakukan agar mobilisasi bantuan, masyarakat, dan kendaraan tetap lancar. “Semua pihak sedang terus bekerja dalam penanganan ini,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, Gubernur Aceh telah menginstruksikan kepala SKPA terkait agar pendataan seluruh sektor terdampak banjir dan longsor dilakukan secara sigap dan terpadu. Hal ini mencakup kerusakan dan gagal panen petani, tambak, kebun, unit usaha, rumah, serta ternak. “Data ini menjadi agenda prioritas penanganan komprehensif pasca bencana oleh pemerintah di semua level kepemimpinan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” jelas Muhammad.
