Kesuksesan Mudik Harus Diukur dari Beralihnya Pemudik ke Transportasi Umum

  • Tol Jakarta–Cikampek II Selatan sepanjang 54,75 km

  • Tol Probolinggo–Banyuwangi sepanjang 49,68 km

  • Tol Jogja–Solo segmen Prambanan–Purwomartani sepanjang 11,48 km

  • Tol Jogja–Bawen segmen Ambarawa–Bawen sepanjang 4,85 km

Sementara di Pulau Sumatera, tambahan jalan tol mencapai 77,55 km, meliputi ruas Sigli–Banda Aceh Seksi 1 sepanjang 21,95 km serta Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 sepanjang 53,6 km.

Dengan adanya jalan tol, pemudik dapat terhindar dari berbagai hambatan samping di jalan nasional, seperti pasar tumpah, aktivitas lalu lintas lokal, hingga keberadaan kendaraan tradisional seperti becak dan delman.

Meski infrastruktur jalan semakin baik, Djoko menilai tingginya penggunaan kendaraan pribadi dalam mudik menunjukkan bahwa sistem transportasi umum belum terintegrasi secara optimal.

Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan layanan transportasi umum di daerah tujuan mudik. Banyak pemudik merasa kendaraan pribadi masih menjadi pilihan paling praktis karena dapat digunakan untuk mobilitas di kampung halaman.

“Tanpa konektivitas transportasi di titik akhir perjalanan atau last mile, masyarakat tetap membutuhkan kendaraan pribadi untuk beraktivitas di daerah,” ujarnya.

Survei Kepuasan Tak Lagi Objektif

Djoko juga menilai survei kepuasan pemudik yang selama ini dilakukan tidak lagi sepenuhnya objektif. Hal ini karena kelancaran perjalanan di jalan tol kini sudah menjadi standar minimum yang diharapkan masyarakat.

Menurutnya, angka kepuasan yang tinggi hanya mencerminkan “kepuasan semu” dan belum mampu menggambarkan persoalan mendasar dalam integrasi transportasi massal.

Di sisi lain, pengembangan transportasi umum sebenarnya mulai dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah. Saat ini tercatat 42 pemerintah daerah telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional angkutan umum.

Jumlah tersebut terdiri dari 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten, atau baru sekitar 8 persen dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia.

Beberapa di antaranya antara lain TransJakarta di Provinsi DKI Jakarta, Trans Jateng di Jawa Tengah, Trans Jogja di DI Yogyakarta, serta Trans Metro Bandung di Kota Bandung.

Selain itu, masih ada beberapa daerah yang mendapatkan stimulan dari pemerintah pusat melalui APBN, seperti Trans Depok, Balikpapan City Trans, dan Trans Banyumas.

Diakhir, Djoko menuturkan bahwa keberhasilan memindahkan pemudik ke transportasi umum sangat bergantung pada kualitas layanan transportasi di daerah.

Jika mobilitas di daerah tujuan mudik masih sulit tanpa kendaraan pribadi, maka masyarakat akan tetap memilih membawa mobil atau sepeda motor saat mudik.

BACA JUGA: Jakarta Siap Sambut Lebaran 2026: Dari Mudik Gratis hingga Car Free Night di Bundaran HI

“Selama konektivitas transportasi umum di daerah belum memadai, penggunaan kendaraan pribadi akan tetap tinggi. Karena itu, pembenahan layanan transportasi di daerah menjadi kunci untuk mengubah pola mudik masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *