“Konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktorutama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan. Dalam kontrak ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Bappenas menyoroti pentingnya integrasi ekonomi biru dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.
Forum ini juga menggarisnawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian integral dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap program.
Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Forum juga mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran wacana.
Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), Mustamin, menegaskan bahwa ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tidak semata dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang dikelola bersama masyarakat pesisir sebagai mitra strategis.
BACA JUGA: KKP Perkuat Deteksi Cesium-137, Tambah 17 Scanner Radioaktif untuk Dukung Ekspor Udang ke AS
Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris. Hasil pertemuan diharapkan menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis dampak nyata bagi masyarakat pesisir.
