RUANGBICARA.co.id – Jakarta, kota yang selalu sibuk sejak pagi hingga malam, kini menghadapi pilihan besar. Di tengah kemacetan yang terus terjadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengatur ulang mobilitas kota secara adil dan berkelanjutan.
ERP tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi untuk menarik pungutan. Pemerintah menggunakan ERP sebagai simbol keberanian politik dalam mengembalikan hak ruang jalan kepada publik—terutama pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini tersisih oleh dominasi kendaraan pribadi.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan dukungan atas langkah Pemprov DKI Jakarta yang memprioritaskan ERP dan reformasi sistem parkir. Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana, menyebut kebijakan ini sebagai jalan menuju mobilitas yang lebih adil.
BACA JUGA: Pameran Trans Connect Diperkenalkan MTI di Jakarta
“Ini bukan sekadar solusi teknis, tapi pernyataan bahwa kita sedang membangun kota untuk manusia, bukan untuk mobil,” ujar Yusa dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).
Belajar dari Sistem ERP Dunia
Banyak kota besar di dunia telah menggunakan sistem ERP dengan teknologi berbeda. Singapura mengembangkan ERP berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS). London dan Milan menerapkan kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Sementara itu, Seoul memilih menggunakan tag RFID.
Yusa juga menjelaskan bahwa pemilihan teknologi ERP di Jakarta sangat penting. Teknologi yang tepat akan memudahkan integrasi dengan sistem parkir, pengaturan tarif waktu dan lokasi, serta transparansi kepada publik.
Ia menyarankan agar pemerintah pusat, seperti Kementerian Perhubungan atau Kominfo, turun tangan dalam menentukan teknologi ERP. Dengan begitu, pemerintah dapat menghindari risiko kesalahan hukum dan etika yang sering muncul dalam proyek teknologi besar.
Apalagi, kata Yusa pendekatan ERP sebaiknya tidak dilakukan secara terbatas pada satu koridor, melainkan menyasar kawasan yang sudah terlayani angkutan umum massal.
“Kalau hanya koridor, kendaraan akan beralih ke jalan alternatif di sekitarnya. Jadi, pendekatan kawasan lebih menjanjikan,” ucapnya.
Namun, jika penerapan ERP tetap dimulai dari koridor, maka pemerintah harus menambahkan strategi lain. Misalnya dengan Intelligent Traffic Control System (ITCS) dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk memastikan lalu lintas tetap terkontrol dan disiplin.
