RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Angkutan Jalan Perintis dinilai berpotensi menjadi motor ekonomi baru bagi daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Namun, potensi itu hanya akan terwujud apabila didukung kebijakan terintegrasi, kepastian pendanaan, serta perbaikan tata kelola operasional.
Pakar Transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa angkutan jalan perintis bukan sekadar layanan transportasi bersubsidi, melainkan instrumen pemerataan pembangunan.
“Diperlukan solusi terintegrasi untuk memastikan Angkutan Jalan Perintis meningkatkan kualitas layanan, menjamin keselamatan pelanggan, dan mencapai keberlanjutan operasional jangka panjang,” ujar Djoko, pengajar Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (14/2/2026).
BACA JUGA: Jalan Rusak Dibiarkan, Siap-Siap Ada Konsekuensi Hukum
Berdasarkan data Perum DAMRI per Desember 2025, layanan angkutan perintis telah berjalan sejak 2001 dan kini menjangkau 36 provinsi, kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Sepanjang 2025, tercatat 298 trayek dilayani dengan 350 unit bus operasi, dengan tingkat keterisian rata-rata 25,92 persen.
Komposisi armada menunjukkan tantangan peremajaan. Sebanyak 48 persen bus berusia 7–12 tahun, 34 persen berusia 13–18 tahun, 16 persen di bawah 7 tahun, 2 persen berusia 19–24 tahun, dan satu unit bahkan berusia 25–30 tahun. Armada didominasi bus medium (78 persen) dan bus mikro (22 persen).
Lima provinsi dengan trayek terbanyak adalah Papua (47 trayek), Nusa Tenggara Timur (30 trayek), Papua Barat (23 trayek), Maluku Utara (15 trayek), dan Jawa Timur (14 trayek).
Dampak Ekonomi Nyata di Pelosok
Djoko menilai, dampak ekonomi angkutan perintis sangat signifikan, terutama dalam membuka akses distribusi hasil pertanian, logistik kebutuhan pokok, hingga layanan pendidikan dan kesehatan.
Di sejumlah wilayah pegunungan dan kepulauan, waktu tempuh yang sebelumnya enam jam berjalan kaki kini bisa dipangkas menjadi satu jam perjalanan darat. Biaya logistik pun lebih murah, sehingga harga kebutuhan pokok lebih terjangkau.
Angkutan barang perintis juga telah beroperasi di beberapa wilayah seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Jalur ini menjadi urat nadi distribusi beras, bahan pokok, alat pertanian, hingga bantuan kemanusiaan.
Tak hanya itu, konektivitas yang terbuka juga mendorong tumbuhnya destinasi wisata lokal serta membuka peluang rute komersial baru di masa depan.
Meski berpotensi besar, masih banyak daerah tertinggal yang belum terlayani angkutan jalan perintis. Data Bappenas per Desember 2025 mencatat terdapat 30 kabupaten tergolong daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Seluruhnya belum terlayani angkutan jalan karena keterbatasan infrastruktur; khusus di Papua, akses masih mengandalkan penerbangan perintis.
