Jakarta – PMII mengeluarkan seruan darurat “Lawan Tirani, Selamatkan Demokrasi”. Yogi Apendi, Ketua PB PMII Bidang Hubungan Organisasi, menyampaikan pernyataan di Sekretariat PMII, Senen, Jakarta Pusat.
Pernyataan mengekspresikan keprihatinan terhadap penyimpangan di pemerintahan, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme. PMII mendesak penghentian praktek yang merusak demokrasi, menunjukkan penurunan indeks demokrasi, dan ancaman terhadap kebebasan pers.
Data Freedom House, RSF, dan KontraS mendukung pernyataan PMII, mencatat pelanggaran kebebasan berekspresi dan penurunan indeks demokrasi. Mereka menilai demokrasi pemerintah saat ini palsu dan menuju tirani.
PMII juga menyoroti nepotisme dan kolusi, terutama dalam kasus Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang diduga terlibat dalam mendukung pencalonan keponakan Presiden Joko Widodo. Kritik ditujukan pada kebijakan yang memungkinkan calon presiden tidak mundur dari jabatan lain yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.
Menghadapi Pemilihan Umum 2024, PMII mendeteksi potensi penyalahgunaan kekuasaan, seperti mobilisasi aparat desa, politisasi bantuan sosial, dan pemanfaatan fasilitas negara untuk kampanye. Penyelewengan dianggap ancaman terhadap demokrasi secara halus, gradual, dan sistematis.
Baca juga:Â Raih Penghargaan, PMII Apresiasi PJ Walikota Palembang
