RUANGBICARA.co.id – Kabar reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat. Salah satu nama yang mencuat dan disebut-sebut akan dilantik sebagai menteri adalah Mohammad Jumhur Hidayat. Sosok ini bukan nama baru dalam dunia pergerakan buruh dan pemerintahan di Indonesia.
Kabar itu kemudian dikonfirmasi “benar” oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu, bahwa dirinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, menurut informasi yang beredar bahwa pelantikan sejumlah pejabat negara akan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada siang hingga sore hari ini. Namun hingga kini, pihak Istana belum memberikan konfirmasi resmi terkait daftar nama maupun waktu pasti pelantikan.
BACA JUGA:Â Profil Lengkap Esteban Andrada, Kiper Zaragoza yang Mendadak Jadi Sorotan Usai Insiden Pukulan
Selain Jumhur, sejumlah nama lain juga santer dikabarkan masuk dalam bursa kabinet, di antaranya: Angga Raka Prabowo (Menteri Komunikasi dan Digital), Meutya Hafid (Menteri Pariwisata), Sudaryono (Menteri Sosial), Dudung Abdurachman (Kepala Kantor Staf Presiden) dan Muhammad Qodari (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI).
Adapun Jumhur disebut-sebut akan mengisi posisi Menteri Kehutanan atau Lingkungan Hidup.
Profil Jumhur Hidayat
Mohammad Jumhur Hidayat lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 18 Februari 1968. Ia dikenal sebagai aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat yang telah lama berkecimpung dalam isu ketenagakerjaan.
Kariernya di pemerintahan cukup menonjol saat menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007 hingga 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selama memimpin BNP2TKI, Jumhur dikenal aktif mendorong perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta melakukan berbagai inovasi pelayanan publik.
Perjalanan hidup Jumhur tidak lepas dari dunia aktivisme. Ia mulai aktif sejak menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan Teknik Fisika.
Pada akhir 1980-an, ia terlibat dalam berbagai aksi mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, termasuk aksi penolakan terhadap Menteri Dalam Negeri saat itu. Aktivitas tersebut membuatnya ditangkap dan menjalani hukuman penjara pada periode 1989–1992.
Meski demikian, pengalaman tersebut justru membentuk karakter perjuangannya dalam membela hak-hak rakyat, khususnya buruh dan kelompok marginal.
Setelah bebas, Jumhur aktif di berbagai organisasi dan lembaga, termasuk Center for Information and Development Studies (CIDES). Ia juga sempat terjun ke dunia politik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Daulat Rakyat dan Partai Sarikat Indonesia.
Namun, fokus utamanya tetap pada gerakan buruh. Ia mendirikan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) dan aktif dalam berbagai organisasi pekerja.
Pada 2022, ia terpilih sebagai Ketua Umum KSPSI untuk periode 2022–2027, memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh buruh paling berpengaruh di Indonesia.
