Lebih jauh, Meutya menyoroti adanya bentuk inefisiensi lain yang kerap luput dari perhitungan, yakni waktu. Ia menilai percepatan layanan publik memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam kondisi darurat kesehatan. “Tapi ada inefisiensi kedua yang jarang dihitung, yaitu waktu. Sekarang kita semakin sadar bahwa waktu amat berharga, bahkan nilainya tidak ternilai,” tambahnya.
Transformasi digital ini turut ditopang oleh tingginya penetrasi internet di Indonesia. Pemerintah mencatat sekitar 80,67 persen penduduk atau setara 230 juta jiwa telah terhubung dengan internet, dengan mayoritas pengguna memanfaatkan platform komunikasi berbasis chat. Hal ini menjadi landasan pengembangan layanan publik digital seperti PANDAWA yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor layanan.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa penguatan sistem layanan JKN tidak hanya berfokus pada kemudahan akses, tetapi juga pada perbaikan tata kelola. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mengurangi potensi inefisiensi sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan layanan kesehatan nasional.
BACA JUGA: Kasus Pelecehan di FH UI Menggema, Ujian Integritas Dunia Kampus
Dengan dorongan digitalisasi yang semakin masif, pemerintah optimistis layanan publik di Indonesia akan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap penghematan anggaran negara dalam jangka panjang.
