RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Pemerintah semakin serius mendorong digitalisasi layanan publik sebagai strategi utama menekan pemborosan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Transformasi ini tidak hanya menyasar kemudahan akses, tetapi juga diarahkan untuk menutup celah inefisiensi dan potensi fraud dalam sistem, khususnya pada sektor layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses layanan publik.
BACA JUGA: Fiskal Daerah Tertekan, Para Bupati Akan Temui Presiden Prabowo
“Kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir kita menyaksikan perubahan yang luar biasa, bagaimana cara kita berinteraksi, berkomunikasi, hingga melakukan pelayanan publik yang dulu identik dengan antrean panjang, jam operasional terbatas, dan proses berulang. Kali ini kita coba ubah itu semua,” ujarnya dalam peluncuran layanan PANDAWA 24 jam di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Menurut Meutya, implementasi teknologi digital tidak hanya mempercepat proses layanan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap efisiensi anggaran negara. Ia menyebutkan, melalui digitalisasi, pemerintah menargetkan penghematan hingga sekitar Rp1 triliun. “Digitalisasi sudah membantu kita memerangi korupsi melalui efisiensi. Efisiensi itu ada dua. Pertama, dari sisi anggaran yang terlihat jelas, yakni penghematan hingga sekitar Rp1 triliun yang ditargetkan bisa tercapai melalui proses ini,” jelasnya.
