RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Muhammad Tito Karnavian mengingatkan adanya risiko besar jika organisasi Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut disampaikan dalam acara Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perpukadesi Periode 2026–2031 serta Sarasehan Nasional yang digelar di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Senin (4/5/2026).
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan tiga rambu utama yang perlu dijaga oleh Perpukadesi agar tetap menjadi organisasi yang berwibawa dan dihormati.
Rambu pertama yang ditekankan adalah menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Menurut Tito, posisi netral akan membuat Perpukadesi lebih dihormati oleh berbagai pihak.
BACA JUGA: Tito Ultimatum Pemda, Data Huntap Wajib Rampung dalam Seminggu
“Dengan menjaga pada posisi netral, tidak berpolitik praktis, [Perpukadesi] itu akan dihormati,” ujarnya.
Ia menambahkan, komitmen tersebut juga telah tertuang dalam deklarasi organisasi yang menegaskan fokus pada isu publik dan kebijakan negara, tanpa berpihak pada kekuatan politik tertentu.
Rambu kedua, Perpukadesi diminta tidak mengintervensi kewenangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meski demikian, Tito menegaskan bahwa kritik tetap diperbolehkan selama disampaikan secara konstruktif.
“Kalau ada kebutuhan kritik, pasti semua akan terbuka, pusat maupun daerah akan terbuka terhadap kritik. Sepanjang kritiknya membangun, pasti akan dihormati,” katanya.
Menurutnya, pendekatan yang terkesan menggurui justru dapat merusak hubungan antara organisasi dan pemerintah.
