RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.
Keputusan itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat berada di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil setelah adanya komunikasi antara pimpinan DPR dan Presiden terkait kondisi Aceh.
“Tadi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan terkait TKD Aceh dan saya ikut menyampaikan ke Pak Presiden via telepon. Alhamdulillah Pak Presiden setuju akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya dan tidak akan dipotong,” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Banda Aceh pada Sabtu, (10/1/2026).
BACA JUGA: Purbaya Ungkap Alasan Defisit APBN 2025 Melebar Dibanding 2024
Purbaya menyampaikan pernyataan itu usai menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Provinsi Aceh. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.
Dengan kebijakan pengembalian TKD seperti semula, total anggaran yang akan diterima Pemerintah Aceh pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp1,7 triliun.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa langkah tersebut berawal dari permintaan Pemerintah Aceh agar kebijakan efisiensi anggaran transfer ke daerah dilonggarkan, menyusul bencana yang melanda wilayah tersebut. Menurutnya, Menteri Keuangan juga meminta agar diberikan diskresi khusus untuk Aceh.
“Saya tadi cuma menyambungkan Menkeu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto via telepon untuk TKD Aceh. Alhamdulillah beliau setuju seperti apa yang disampaikan Menkeu,” ucap Dasco.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPR, antara lain Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, Nazaruddin Dek Gam, Abdul Wachid, Andi Iwan Darmawan Aras, serta T. A. Khalid.
Dari jajaran pemerintah, hadir pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan tersebut. Menurutnya, keputusan untuk tidak memotong TKD Aceh akan sangat membantu percepatan pemulihan pascabencana.
“Artinya, TKD Aceh yang selama ini kena efisiensi, Pak Presiden sudah mengembalikan, tinggal menunggu pengajuan berikutnya,” katanya.
Fadhlullah juga mengaku puas dengan hasil rapat koordinasi yang digelar bersama pemerintah pusat dan DPR. Ia menyebut Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana, Tito Karnavian, telah memaparkan langkah-langkah strategis ke depan.
“Ketua Satgas Pak Tito Karnavian telah memaparkan langkah-langkah kerja ke depan dalam pemulihan pascabencana. Beliau mulai hari ini juga telah berkantor di Aceh,” ucapnya.
