RUANGBICARA.co.id, Batam – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 resmi ditutup oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kota Batam, Selasa (20/1/2026).
Dalam penutupan agenda nasional yang dihadiri ratusan bupati dari seluruh Indonesia tersebut, Mendagri menyampaikan pesan penting terkait arah pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kunci utama menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia peringkat empat atau lima pada 2045 tidak bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, melainkan pada investasi besar-besaran terhadap kualitas sumber daya manusia atau human capital. Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak terjebak pada euforia kekayaan alam semata.
BACA JUGA: 20 Daerah Mau Naikkan PBB, Mendagri Tito Ingatkan Jangan Tergesa-gesa
Dalam pidato penutupnya, Tito menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai “Paradoks Indonesia”, yakni kondisi ketika daerah dengan sumber daya alam melimpah justru masih dibelit tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara dengan sumber daya alam terbatas mampu melesat maju berkat investasi serius pada kualitas manusianya.
“Negara-negara seperti Singapura dan Jepang bisa maju bukan karena kekayaan alam, tetapi karena human capital. Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dunia, namun syarat mutlaknya adalah rakyatnya naik kelas menjadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita yang tinggi,” ujar Tito Karnavian.
Mendagri juga menekankan pentingnya peran negara dalam sistem ekonomi sosialis-kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyoroti sejumlah program strategis pemerintah pusat, seperti Sekolah Rakyat dan program pemberian makan bergizi, sebagai langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Ia bahkan berbagi pengalamannya saat menyaksikan langsung kondisi anak-anak di pelosok Papua yang mengalami malnutrisi. Menurut Tito, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama, terutama di daerah.
“Negara harus hadir. Anak-anak yang kurang beruntung harus bisa naik kelas melalui sekolah berkualitas tanpa biaya. Ini investasi jangka panjang. Jangan sampai sumber daya alam kita besar, tetapi SDM-nya lemah, sehingga hanya menjadi penonton dan memicu konflik sosial,” tegasnya.
Investasi SDM dan Reformasi BUMD
Selain pembangunan manusia, Mendagri Tito Karnavian juga memberikan evaluasi tegas terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia mengkritisi masih banyaknya BUMD yang dikelola secara tidak profesional akibat faktor kedekatan politik dan kekerabatan, sehingga justru menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 30 persen dari 1.091 BUMD di Indonesia tercatat mengalami kerugian. Tito meminta kepala daerah berani melakukan evaluasi total dan menunjuk direksi yang profesional agar BUMD benar-benar menjadi motor pendapatan daerah.
“Pilih pengelola BUMD yang profesional, bukan karena kedekatan politik. Kalau terus merugi, lebih baik dievaluasi total daripada APBD habis untuk menyubsidi tanpa menghasilkan dividen,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menghambat investasi, khususnya usaha kecil dan menengah, dengan berbagai pungutan yang tidak perlu. Ia menegaskan pentingnya membangun ekosistem usaha yang sehat dan ramah investasi.
“Jangan palak orang yang mau buka usaha. Baru mau buka warung atau minimarket, sudah dipalakin. Permudah perizinan, buat pelaku usaha nyaman, maka ekonomi daerah akan bergerak dengan sendirinya,” kata Tito.
