Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 500 sekolah menengah berkualitas tinggi serta membuka kolaborasi pendidikan dengan institusi luar negeri, termasuk universitas dari Inggris dan Amerika Serikat. Upaya tersebut diharapkan mempercepat penguatan sumber daya manusia unggul.
Di bidang tata kelola, Prabowo menegaskan komitmen pemberantasan korupsi serta aktivitas ekonomi ilegal. Pemerintah, kata dia, telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung dan menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar ketentuan konsesi.
Penegakan hukum dan kepastian regulasi, lanjut Prabowo, menjadi prioritas utama untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang mendukung dunia usaha.
“Kami menegakkan hukum dan berupaya menciptakan kepastian proses hukum. Ini akan memperkuat stabilitas sosial, stabilitas politik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi,” tegasnya.
BACA JUGA: Investor Wajib Waspada! Dari 50 Emiten, Baru 5 yang Lolos Suspensi BEI
Momentum pertemuan di Washington, D.C. tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi Indonesia di panggung global, tidak hanya sebagai kekuatan ekonomi yang berkembang, tetapi juga negara yang mendorong reformasi tata kelola dan kepastian hukum demi menarik investasi berkelanjutan.
