• Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, serta
• Pergub Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Cadangan Pangan.
Mahyeldi menjelaskan, 10 persen dari APBD Provinsi Sumatera Barat dialokasikan untuk sektor pertanian, menjadikan Sumbar salah satu provinsi di Indonesia yang paling konsisten mendukung pembangunan pertanian. “Sekitar 57 persen penduduk Sumatera Barat bekerja di sektor pertanian. Ini menjadi kekuatan lokal yang kami dukung dengan kebijakan dan anggaran,” tambahnya.
Selain sektor pertanian, Pemprov juga menunjukkan kemajuan di bidang kelautan dan perikanan. Hingga triwulan ketiga tahun 2025, produksi perikanan tangkap mencapai 170 ribu ton, sementara perikanan budidaya menembus 192 ribu ton. Untuk sektor peternakan, produksi daging sapi mencapai 32 juta kilogram, serta produksi ayam dan telur juga meningkat signifikan, bahkan mampu memasok daerah tetangga.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akses informasi publik. Pemerintah Sumbar menyediakan berbagai platform digital seperti dashboard pembangunan, aplikasi PPID, QR Code informasi publik, layanan PADU digital, serta helpdesk dan website di tiap OPD. “Kami terbuka dengan masyarakat dan media. Semua data bisa diakses secara real time. Kalau ada yang belum tahu, berarti mereka belum buka dashboard Sumbar,” tegasnya.
Menurut Mahyeldi, keterbukaan informasi menjadi bagian dari budaya masyarakat Minangkabau yang kritis dan aktif berpartisipasi. “Masyarakat Sumatera Barat terbiasa berdiskusi dan mengkritik pemerintah, bahkan dari warung atau lapau. Itu bagian dari demokrasi dan semangat membangun daerah,” ujarnya.
BACA JUGA: Antusias Pengunjung Pameran KIP 2025 Tembus 1.000 Orang, Banyak yang Ingin Tahu Program Pemerintah
Gubernur Mahyeldi menutup dengan menegaskan bahwa kritik dari masyarakat adalah bentuk kepedulian. “Kalau kritik itu benar, kita perbaiki. Kalau tidak tepat, tidak apa-apa. Itu tandanya masyarakat sayang dan ingin kita lebih baik,” pungkasnya.
