RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai ambisi tersebut, pemerintah menilai pentingnya kebijakan berbasis data yang lengkap, akurat, dan terkini.
Dalam hal ini, kawasan industri dianggap memiliki peran vital sebagai motor penggerak hilirisasi dan pertumbuhan sektor manufaktur. Pemerintah percaya bahwa data dari kawasan industri menjadi dasar penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah dalam membangun sistem data nasional.
BACA JUGA: Jelang RUPSLB, Muncul Nama Mengejutkan Ini Calon Dirut Baru Bank Mandiri
“Sinergi antara Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan pengelola kawasan industri menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Data yang akurat dari kawasan industri adalah kunci untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Tri Supondy, Senin (4/8/2025).
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perindustrian bersama BPS menggelar program NGIBAR (Ngisi Bareng Kuisioner Pendataan) di Kawasan Industri Deltamas, Kabupaten Bekasi. Program ini merupakan implementasi arahan Menteri Perindustrian untuk mendukung BPS dalam mengumpulkan data dari kawasan industri prioritas di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, tim teknis dari Ditjen KPAII dan BPS telah dikerahkan untuk memastikan proses pengisian kuisioner berjalan lancar dan tepat waktu.
“Proses pengumpulan data secara umum berlangsung cukup baik,” kata Tri Supondy.
