“Sejak 2017, Kementerian Perhubungan telah berupaya melakukan pembenahan, tetapi selalu gagal karena mendapat penolakan dari Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Persoalan transportasi ini hanya bisa diselesaikan dengan ketegasan presiden,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djoko menilai bahwa kecelakaan ini menunjukkan lemahnya tata kelola transportasi di Indonesia. Pemerintah dianggap masih kurang serius dalam memperbaiki sistem transportasi, sehingga insiden serupa terus berulang.
“Kejadian-kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan pemerintah,” jelasnya.
BACA JUGA: Kemenhub Tindak Lanjuti Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi 2
Menurutnya, faktor penyebab kecelakaan angkutan barang bukan hanya karena kelalaian pengemudi, tetapi juga kondisi kendaraan yang kurang terawat. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih maksimal perlu diterapkan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan.
