RUANGBICARA.co.id – Warga Aceh yang tergabung dalam Aceh Community Center (ACC) menggelar aksi protes di Amerika Serikat. Aksi tersebut berlangsung di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di New York City dan Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Senin (5/1/2025).
Dalam aksi damai itu, diaspora Aceh mendesak pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk segera menetapkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana darurat nasional.
BACA JUGA: Harlah ke-53 PPP di Aceh Jadi Aksi Nyata Mardiono
Selain menyuarakan keprihatinan, ACC juga menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah RI. Pertama, mereka meminta penetapan status darurat nasional atas bencana yang melanda tiga provinsi tersebut. Kedua, ACC mendesak pemerintah untuk membuka akses penuh bagi bantuan kemanusiaan internasional agar penanganan bencana bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Ketiga, mereka menuntut jaminan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan, khususnya di wilayah rawan bencana.
Di sisi lain, ACC juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan lahan. Menurut mereka, deforestasi dan eksploitasi hutan tanpa pengawasan ketat menjadi penyebab utama meningkatnya risiko banjir dan longsor.
“Kami menuntut langkah konkret, bukan sekadar pernyataan. Jika negara terus abai, kami akan melanjutkan advokasi damai dan melibatkan komunitas internasional,” ujar Presiden ACC, Musdar Arsyad, dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).
Lebih lanjut, Musdar menjelaskan bahwa skala kerusakan lingkungan, jumlah pengungsi, serta dampak sosial dan ekonomi telah mencapai level darurat nasional. Namun hingga kini, pengakuan status dan akses bantuan dinilai belum sebanding dengan besarnya krisis yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, ia menilai dampak bencana telah jauh melampaui kapasitas pemerintah daerah. Lebih dari sebulan setelah bencana terjadi, ribuan warga masih mengungsi, sementara banyak fasilitas publik belum kembali berfungsi.
“Sekolah-sekolah belum dibersihkan dan tidak bisa digunakan. Ribuan anak kehilangan hak belajar dan hidup dalam ketidakpastian,” pungkas Musdar.
