Tiga Proyek Prioritas
Sementara, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri RI, Teguh Narutomo, menyambut baik langkah Pemkot Denpasar. Ia menilai skema KPDBU merupakan instrumen penting dalam pembangunan infrastruktur, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Skema ini sebaiknya dijalankan sejak awal masa jabatan kepala daerah agar hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Teguh juga memastikan bahwa pemerintah pusat siap mendampingi daerah yang serius menjalankan skema KPDBU. Ia menekankan pentingnya evaluasi langsung di lapangan untuk mengetahui kendala dan menyusun solusi secara tepat.
Terakhir, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan bahwa pihaknya mengajukan tiga proyek prioritas melalui skema KPDBU. Proyek tersebut mencakup pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ), pengembangan Rumah Sakit Wangaya, dan pembangunan Sistem Air Minum Daerah.
BACA JUGA: Daftar 20 Kota Termacet di Dunia, Bandung Peringkat 12 Kalahkan Jakarta, Dedi Mulyadi Bisa Apa?
Pemkot Denpasar juga telah menyelesaikan kajian menyeluruh agar ketiga proyek itu berjalan sesuai regulasi.
“Kami ingin proyek ini cepat terealisasi dan langsung memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Arya Wibawa.
