Di luar aspek ekonomi dan militer, skandal korupsi dengan nilai fantastis hampir Rp 1 kuadriliun semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Beberapa kasus besar yang mencuat antara lain:
- Kasus BTS Kominfo: Kerugian negara mencapai Rp 8 triliun akibat penyalahgunaan anggaran proyek BTS 4G.
- Kasus Dana Asabri dan Jiwasraya: Total kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp 30 triliun.
- Skandal Pertamina dan Migas: Dugaan penyimpangan dalam proyek infrastruktur migas yang menyebabkan kerugian hingga Rp 150 triliun.
- Kasus di Kementerian Keuangan: Dugaan manipulasi dana pajak dan bea cukai yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
Jika kasus-kasus ini dikompilasi dengan skema korupsi lainnya di berbagai sektor, total nilai korupsi di Indonesia saat ini bisa menyentuh hampir Rp 1 kuadriliun. Ini merupakan angka yang mencengangkan dan menunjukkan betapa parahnya moralitas elite politik serta lemahnya sistem pengawasan dalam pemerintahan.
Selain sektor keuangan, industri manufaktur dan tekstil juga menjadi korban dari ketidakstabilan ini. Sejumlah perusahaan besar yang selama ini menjadi pilar industri nasional mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, di antaranya:
- Sritex: Merumahkan lebih dari 8.000 karyawan akibat turunnya permintaan ekspor dan tekanan finansial.
- Yamaha Indonesia: Melakukan efisiensi besar-besaran dengan memangkas lebih dari 3.500 tenaga kerja.
- Sanken: Mengurangi operasional hingga 40%, menyebabkan PHK terhadap sekitar 2.000 karyawan.
- Adis Dimension Footwear: Salah satu produsen sepatu terbesar di Indonesia ini juga terdampak dengan melakukan PHK terhadap lebih dari 5.000 pekerja.
Secara total, dalam enam bulan terakhir, lebih dari 250.000 pekerja dari berbagai sektor telah mengalami PHK, menciptakan gelombang pengangguran baru yang berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial.
3. Sistem pendidikan yang begini-begini saja
Meski sempat optimis setelah diterapkannya meritokrasi di kementerian pendidikan, hal ini belum cukup radikal dalam merubah arah laju pendidikan di Indonesia.
Kualitas pendidik yang belum merata, manajemen dan konten kurikulum yang sering dibongkar pasang (KBK,KTSP,KURTILAS hingga merdeka belajar), pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan yang kurang optimal, ketimpangan akses, privatisasi dan komersialisasi pendidikan yang masih berada tepat didepan mata.
Sedikit banyaknya hal diatas tentu berimplikasi pada angka putus sekolah dan daya laju kualitas manusia semakin melambat. Tercatat melalui badan pusat statistik 2024 angka harapan lama sekolah Indonesia adalah 13,21 tahun, namun yang terjadi rata-rata lama sekolah hanya di 8,85 tahun.
Hal ini tidak berbanding lurus dengan jumlah anggaran terbesar dari APBN yakni pendidikan sebesar 724,3 T(RAPBN 2025). Tentu manusia tidak hanya bisa dilihat melalui angka, namun dengan kenyataan data seperti diatas seperti jauh panggang dari api antara harapan dan anggaran dengan output siswa/mahasiswa yang mewarnai tagline indonesia gelap akhir-akhir ini.
4. Alam yang tak mau lagi bersahabat
Positioning manusia sebagai khalifah dalam menjaga dan memanfaatkan alam cenderung ugal-ugalan yang mengakibatkan alam enggan tuk bersahabat kembali, pencemaran lingkungan akibat limbah industri, pengkajian AMDAL yang tak serius, perubahan iklim global, penggundulan hutan yang berakibat pada kepunahan tumbuhan dan hewan serta kerusakan habitat alam menjadi masalah serius.
Tercatat ditahun ini, banjir mendominasi dari rentetan bencana yang tercatat di BNPB sebanyak 641 per 1januari hingga17 Maret kemarin, setidaknya tercatat sebanyak 110 orang meninggal, 17 orang hilang, 121 orang mengalami luka-luka dan 2.245.787 orang terdampak serta mengungsi atas fenomena ini.
Meskipun banyak hal yang melatarbelakangi fenomena banjir yang terjadi di banyak daerah ini, baik karena kondisi geografis tanah rendah, kondisi topografi, geometri dan sedimentasi sungai, pembendungan aliran sungai.
Namun variabel utama dari bencana satu ini adalah akibat ulah tangan manusia. Pengalih fungsian lahan dan aktivitas membuang sampah sembarangan menjadi faktor utama dari bencana banjir.
Era Society 5.0
Di tengah penjalanan konsep masyarakat yang berpusat pada kemampuan manusia dalam memahami, memaknai serta mengintegerasikan teknologi, ekonomi dan budaya. Indonesia masih saja menghadapi permasalahan-permasalahan fundamental yang tak terselesaikan.
Kecanggihan teknologi seperti IoT (Internet Of Thing), robotik, AI (Artificial Intelligence) pada sektor industri masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh kualitas manusia kita dalam melerai dan mempermudah pekerjaan maupun permasalahan hidup kita.
Dalam konsep ini, manusia dan teknologi seharusnya berjalan beriringan, menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, budaya, dan keberlanjutan lingkungan.
Namun, di tengah upaya mengadopsi Society 5.0, Indonesia justru berada di ambang krisis multidimensi. Berbagai permasalahan fundamental masih membayangi, mulai dari ketimpangan ekonomi, kesenjangan digital, hingga tantangan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya literasi teknologi.
Infrastruktur yang belum merata, kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, serta kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi disrupsi teknologi menjadi hambatan serius dalam perjalanan menuju Society 5.0.
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa Society 5.0 tidak hanya menjadi sekadar konsep, tetapi benar-benar mampu membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.
Regulasi yang mendukung inovasi, peningkatan literasi digital, serta kesiapan sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Indonesia dapat keluar dari ancaman krisis multidimensi dan beradaptasi dengan era teknologi secara berkelanjutan.
1. Pemerataan Akses Teknologi
Pemerataan akses teknologi merupakan pondasi utama untuk mewujudkan Society 5.0 yang inklusif. Di Indonesia, disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan masih jelas terlihat karena keterbatasan infrastruktur seperti jaringan serat optik dan akses listrik.
Pengembangan infrastruktur digital melalui perluasan jaringan 4G/5G dan penggunaan teknologi satelit sangat diperlukan. Selain itu implementasi konsep Smart City dan Smart Village dapat meningkatkan efisiensi layanan publik secara menyeluruh.
2. Peningkatan Literasi Digital
Literasi digital tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan teknologi, melainkan juga pemahaman kritis terhadap informasi digital, keamanan siber, dan potensi inovasi.
3. Regulasi Inovasi Berorientasi Sosial
Regulasi yang adaptif dan inklusif memainkan peran krusial dalam mengarahkan perkembangan teknologi agar memberikan manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Keberhasilan penerapan Society 5.0 di Indonesia tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi semata, tetapi juga pada kemampuan mengatasi krisis multidimensi yang meliputi ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan regulasi yang belum memadai.
Pemerataan akses teknologi, peningkatan literasi digital, dan regulasi inovasi yang berorientasi sosial harus dilaksanakan secara bersinergi untuk mengurangi dampak krisis yang kompleks dan saling terkait.
Inginnya…
Di atas kertas, wacana rekonsiliasi politik dan koalisi permanen seharusnya membawa kesejukan di tengah polarisasi yang mengakar. Namun, di balik layar, kebijakan-kebijakan yang diambil justru semakin memperdalam ketimpangan.
Revisi UU TNI yang membuka kembali ruang bagi militer dalam urusan sipil menjadi alarm bagi demokrasi yang diperjuangkan selama hampir 3 dekade. Ketika kebebasan sipil perlahan direduksi, masyarakat hanya bisa bertanya: apakah ini awal dari otoritarianisme gaya baru?
Tak hanya itu, skandal korupsi dengan nilai yang mencengangkan hampir menyentuh Rp 1 kuadriliun mencerminkan betapa rusaknya sistem yang seharusnya berjalan untuk rakyat. Sementara di satu sisi pemerintah terus menggembar-gemborkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, di sisi lain, rakyat kecil justru semakin terhimpit oleh kebijakan yang tak berpihak pada mereka.
degradasi moral dan budaya turut mewarnai deretan krisis dan semakin menambah daftar panjang PR bangsa kita, ditambah mekanisme pendidikan Indonesia yang rasanya semakin berlari kebelakang akibat bongkar pasang sistem yang entah evaluasi atau coba-coba.
Alhasil itu semua berdampak pada watak dan karakter bangsa kita yang konsumeris, pragmatis, tak piawai dalam menyelesaikan permaslaahan dan bobroknya moralitas.
BACA JUGA:Â Lebaran Sepi Pemudik, Sinyal Krisis Ekonomi Makin Nyata
Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan. Apakah kita akan menuju kebangkitan baru, dengan reformasi nyata yang memperbaiki kegagalan struktural ini? Ataukah kita justru semakin tenggelam dalam krisis multidimensi, di mana ketidakstabilan ekonomi, otoritarianisme politik, dan korupsi sistemik menjadi warisan yang tak terhindarkan?
Akhir kata penulis hanya bisa merefleksikan atas situasi bangsa kita saat ini, selebihnya semoga tulisan ini memantik para pembaca untuk mengkritisi dan menafsirkan ulang realitas yang terjadi sebagai bahan kajian dan tulisan kembali.
Maka dari itu, dihari yang fitri, tulisan ini menjadi Tulisan Hari Raya
Wallahu ‘alam bisshowab,
