RUANGBICARA.co.id – Kemacetan panjang yang terjadi di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk saat arus mudik Lebaran 2026 menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Peristiwa yang memicu antrean kendaraan hingga puluhan kilometer dan menimbulkan korban jiwa ini dinilai sebagai cerminan lemahnya sistem transportasi nasional, khususnya dalam aspek perencanaan dan peramalan.
Hal tersebut diungkap dalam policy brief yang dirilis oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berjudul Catatan Angkutan Mudik Lebaran 2026: Mengurai Masalah Penyeberangan dan Kegagalan Peramalan Transportasi. Dokumen ini sendiri diketahui disusun oleh IB Ilham Malik, Bram Hertasning, dan Djoko Setijowarno.
BACA JUGA: Pemudik Wajib Tahu! Ini Skenario Contraflow Arus Balik Lebaran 2026 yang Sudah Disiapkan
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa antrean kendaraan mulai terjadi sejak 15 Maret 2026 dan menjadi salah satu yang terburuk sepanjang sejarah penyeberangan Jawa–Bali.
“Ribuan kendaraan mengantre berjam-jam dan sampai puluhan kilometer untuk menyeberang dari Bali ke Jawa maupun sebaliknya, dan menimbulkan pula korban jiwa pemudik,” tulis MTI dalam policy brief-nya, dikutip Senin (23/3/2026).
Kondisi ini dinilai tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam mengelola lonjakan mobilitas tahunan yang seharusnya sudah dapat diprediksi.
Sebagai jalur penghubung utama antara Pulau Jawa dan Bali, lintas Ketapang–Gilimanuk memiliki peran strategis dalam sistem transportasi nasional. Namun, MTI menilai jalur ini belum diperlakukan sebagai koridor prioritas dengan perencanaan kapasitas jangka panjang yang memadai.
“Lintas penyeberangan ini merupakan salah satu simpul transportasi paling penting di Indonesia… seharusnya diperlakukan sebagai koridor transportasi strategis yang memerlukan perencanaan kapasitas jangka panjang,” demikian kutipan dalam dokumen tersebut.
Akar Persoalan
MTI mengidentifikasi sejumlah penyebab teknis dari kemacetan ekstrem tersebut. Mulai dari berdekatannya Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri yang memicu lonjakan volume kendaraan, hingga sistem akses pelabuhan yang masih terbuka tanpa pengaturan tiket berbasis jadwal.
Selain itu, keterbatasan kapasitas dermaga dan penggunaan jalan nasional sebagai buffer antrean semakin memperparah situasi.
Namun demikian, MTI menegaskan bahwa akar masalah utama terletak pada belum optimalnya penggunaan sistem peramalan transportasi.
“Permasalahan utama dari peristiwa ini adalah pemodelan dan peramalan transportasi sebagai pondasi utama perencanaan sistem transportasi belum sepenuhnya digunakan secara serius dan konsisten,” tegas MTI.
Dalam kajiannya, MTI juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam perencanaan transportasi. Pemodelan dapat dilakukan melalui berbagai perangkat lunak seperti PTV Visum, Bentley OpenPaths, hingga TransCAD, serta didukung oleh data seluler dan teknologi smart mobility.
“Hal terpenting adalah peramalan tidak berhenti pada keinginan bergerak masyarakat, namun harus dianalisis lebih lanjut hingga ke pembebanan jaringan dan moda,” tulis MTI.
Dengan pendekatan ini, pemerintah diharapkan mampu mengantisipasi lonjakan permintaan perjalanan melalui penambahan kapasitas, perbaikan manajemen lalu lintas, dan sistem tiket berbasis kuota.
