“Berbagai aktivitas kegiatan ekonomi yang berada di dalam dan di sekitar hutan dapat mempengaruhi kelestarian ekosistem hutan. Kelestarian ekosistem hutan juga dapat mempengaruhi keberlanjutan wilayah di sekitar hutan yang berada dalam suatu landscape, kuncinya adalah agar kita dapat menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan, sekaligus keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Kemudian, Bambang berbicara mengenai tantangan keberlanjutan Pulau Jawa sebagai tumpuan percepatan kegiatan ekonomi nasional. Dalam penerapan UU Cipta kerja, Pulau Jawa sampai saat ini masih menjadi tumpuan akselerasi pembangunan ekonomi nasional.
Pembangunan LHK Ekoregion Jawa menurutnya harus dapat memastikan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga dua pilar penting keberlanjutan (landscape-seascape sustainability).
“Pertama, keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup yang diindikasikan dengan status dan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkait dengan udara/atmostfer, lahan, air, laut dan kehati. Kedua, keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Bambang.
Selain itu, Bambang menuturkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah berfungsi mengawal keberlangsungan lingkungan.
“Kaitan dengan hal tersebut, unit pelaksana teknis di daerah yang berfungsi untuk mengawal keberlangsungan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak menjadi sangat vital,” ujar Bambang.
Sementara itu, Kepala P3E Jawa Abdul Muin dalam laporannya menyampaikan tujuan Raker Ekoregion Jawa Tahun 2023
“Tujuan raker ini untuk menyusun kerangka implementasi berorientasi tapak melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan LHK yang terintegrasi, serta penguatan peran koordinasi antar pemangku kepentingan,” kata Muin.
Dalam Raker tersebut, Muin menambahkan diselenggarakan juga coaching clinic.
“Coaching Clinic terkait isu atau permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah dan program strategis LHK,” tuturnya
1 komentar