RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Kritikus sekaligus Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menegaskan dirinya masih menaruh harapan kepada Presiden Prabowo Subianto, meski selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik keras kebijakan pemerintah.
Namun, harapan itu menurutnya hanya akan terwujud apabila arus informasi yang sampai kepada Presiden tidak dibatasi oleh lingkaran tertentu di sekitar kekuasaan.
“Saya melihat kalau informasinya ada, dia langsung lakukan. Nah, ini yang problem besar menurut saya di Pak Prabowo sekarang, karena informasi dibatasi dan terbatas. Hanya beberapa pintu yang bisa masuk,” kata Said Didu dalam podcast Akbar Faizal di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, usai pertemuannya dengan Presiden, dikutip Minggu (15/2/2026).
BACA JUGA: Said Didu Beri Respon Menohok Soal Larangan Tantiem dan Insentif untuk Komisaris BUMN
Salah satu alasan Said masih memiliki optimisme adalah paparan langsung Presiden terkait dugaan kebocoran dan praktik “perampokan” negara. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut mempresentasikan data rinci mengenai praktik under invoice ekspor komoditas, dugaan penyimpangan di sektor pertambangan, hingga perputaran dana judi online.
Menurut Said, angka kebocoran yang dipaparkan bukan sekadar kecil, melainkan sudah dalam skala besar dan berlangsung selama puluhan tahun.
“Presiden menyampaikan angka-angkanya lengkap. Dari situ saya melihat beliau marah. Ternyata bukan sekadar bocor, tapi sudah luber,” ujar pria yang dikenal ‘manusia merdeka’ itu.
Presiden, lanjut Said, juga telah memperingatkan para pelaku agar segera menghentikan praktik tersebut. Jika tidak, penegakan hukum akan berjalan tegas.
Masalah Utama
Meski demikian, Said menilai persoalan terbesar saat ini bukan semata pada kemauan Presiden, melainkan pada keterbatasan informasi yang sampai ke meja kerjanya. Ia melihat, dalam beberapa isu strategis, Prabowo menunjukkan respons cepat ketika menerima data secara langsung dan utuh.
“Masalahnya informasi dibatasi. Hanya beberapa pintu yang bisa masuk. Ini berbahaya,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap ruang dialog diperluas agar berbagai perspektif dapat sampai tanpa filter berlebihan. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat membutuhkan akses informasi yang luas dan tidak dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu.
“Saya masih melihat ada harapan. Orang ini punya patriotisme, nasionalisme, dan idealisme. Tapi jangan ditutupi informasi,” kata Said.
Said juga menegaskan, sikap kritisnya selama ini bukan ditujukan pada figur tertentu, melainkan pada kebijakan yang dinilai merugikan rakyat dan negara.
“Saya selalu oposisi terhadap kebijakan, bukan terhadap orang. Kebijakan yang merugikan rakyat dan negara, itu yang saya lawan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dalam perjalanan politiknya pernah mendukung berbagai tokoh di momentum berbeda, mulai dari Joko Widodo–Jusuf Kalla pada 2014, Prabowo pada 2019, hingga Anies Baswedan pada 2024. Namun pengalaman itu, menurutnya, justru mempertegas bahwa persoalan bangsa bukan sekadar soal figur, melainkan sistem politik dan ekonomi yang dikuasai oligarki.
Ia membedakan antara pengusaha dan oligarki. Oligarki, katanya, adalah pihak yang berbisnis dengan cara mendikte kekuasaan, mengendalikan penegak hukum, serta memengaruhi regulasi demi kepentingan sendiri.
Said juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai sarat kepentingan elite ekonomi, mulai dari revisi undang-undang sektor tambang hingga proyek-proyek strategis yang dianggap mengabaikan kepentingan rakyat.
“Masalah kita bukan sekadar ganti orang. Sistemnya yang harus diperbaiki. Kalau sistem politik mahal, yang berkuasa adalah mereka yang punya uang,” tegasnya.
