ISU KEMARITIMAN di wilayah pemuda nyaris sudah tidak terdengar dan bahkan seolah-olah asing ditelinga, terlebih lagi kepada kita yang berkehidupan lumayan jauh dari garis pantai, nyatanya kemaritiman Indonesia masih perlu didiskusikan oleh pemuda, selain untuk merawat nalar, tolak uruk kemajuan NKRI bisa didobrak melalui kemaritimannya oleh generasi muda sebagai penurus.
Jika berbicara kehidupan laut, saya menduga pasti yang terbesit dalam pikiran pemuda hari ini yaitu, One Piece, Sea World, marcopolo, pirates of the carbbean, finding nemo, SpongeBob SquarePants dan sebagainya. Mungkin sedikit yang berpikir tentang Maritim, Jalur lintas dagang, Kedaulatan Negara, Pemenuhan sandang pangan hasil laut, ekosistem laut dan idientitas geografis. Memang sepertinya Indonesia agak alpa mencerdaskan kehidupan bangsa soal kelautan dan perbatasan, literasi maritim dirasakan masih sangat minim. Padahal, wilayah Indonesia mayoritas laut. Ditambah lagi konon katanya Nenek Moyang kita seorang Pelaut.
Sudah 78 tahun berlalu pasca penjajahan dan selama kurun waktu itu pula negara Indonesia sering kali diisyaratkan sebagai Negara Kepulauan, Bangsa Bahari, Negara Maritim, idientitas geografis yang sangat menyita mata dunia.
Indonesia setiap tahunnya dua kali memperingati momentum yang berkorelasi dengan kelautan, yaitu Hari kelautan nasional 2 Juli dan Hari Maritim Nasional 23 September, selain itu menurut Official Website Of Pushidrosal, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Hasil perhitungan disepakati bahwa Luas Wilayah Kedaulatan, yang terdiri dari perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.110.00 km2, Laut territorial 290.000 km2. Luaa wilayah berdaulat, terdiri dari Zona Tambahan seluas 270.000 km2, Zona Ekonomi Ekslusif 3.000.000 km2, Landas Kontinen seluas 2.800.000 km2. Luas perairan Indonesia 6.400.000 km2, Luas NKRI (darat + Perairan) seluas 8.300.000 km2. Panjang garis pantai 108.000 km.
Jumlah Pulau di Indonesia, sesuai dengan UU no. 6 th 1996 kurang lebih 17.508 pulau, namun demikian hilang akibat kepemilikan yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan begitu juga Pulau Yako dan Pukau Aturo sehingga junlahnya kurang lebih 17.504. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah melakukan pembakuan dan submisi ke PBB pada tahun 2017 sejumlah 16.056 pulau. Menurut banyak sumber Indonesia menduduki peringkat ke-2 garis pantai terpanjang di Dunia.
Baca juga Artikel: Kematian Dipertaruhkan pada Layar Perjudian
Letak Indonesia berada di titik silang, yaitu antara Benua Asia dan Benua Australia, serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, ini yang menyebabkan Indonesia disebut memiliki posisi yang strategi baik dari aspek ekonomi dan pertahanan. Fakta geografis ini otomatis menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas laut dan udara internasional.
Peran Pemerintah
Sebagai salah satu negara pemegang garis pantai terpanjang di dunia, Pemerintah Indonesia perlu sadar betul dalam setiap perjalanan pengambilan kebijakan di sektor pemerintahan perlu juga memfokuskan terkait kemaritiman. Karena dampak kemajuan yang sangat pesat bisa dirasakan jika kemaritiman dikelola dengan baik.
Diantaranya Pengelolaan Sumber Daya, menetapkan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk penangkapan ikan, pengelolaan perikanan, dan perlindungan ekosistem laut. Infrastruktur Maritim, membangun dan mengembangkan infrastruktur pelabuhan, dermaga, dan jalur pelayaran untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran transportasi laut. keamanan Maritim: Menjaga keamanan laut melalui kebijakan keamanan maritim, termasuk patroli laut untuk mencegah kejahatan seperti perompakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan.
Pengembangan Ekonomi Kelautan, mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan dengan memberikan dukungan kepada sektor industri perikanan, pariwisata, dan energi kelautan. Pendidikan dan Pelatihan, menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor kemaritiman. Kebijakan Lingkungan, menetapkan kebijakan perlindungan lingkungan laut dan pesisir, serta berpartisipasi dalam inisiatif internasional untuk mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim dan polusi laut. Diplomasi Maritim, mengembangkan kerjasama regional dan internasional dalam bidang kemaritiman untuk memajukan kepentingan bersama dan menyelesaikan konflik potensial. Pemenuhan peran-peran ini membantu memastikan bahwa sektor kemaritiman di Indonesia berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi signifikan pada ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Jika sektor kemaritiman tidak berjalan dengan baik, dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang melibatkan aspek ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Beberapa dampak tersebut antara lain, Krisis Ekonomi, Keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan kelemahan infrastruktur maritim dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara yang bergantung pada sektor kelautan. Ketidakamanan Maritim, Kelemahan dalam keamanan maritim dapat meningkatkan risiko terjadinya aktivitas ilegal seperti perompakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang ilegal. Pengangguran,
Baca juga Artikel: Ini Ancaman Ibu Banteng yang Bikin Pak Lurah Ngakak
Jika sektor perikanan atau industri maritim lainnya terganggu, hal ini dapat menyebabkan penurunan lapangan pekerjaan dan meningkatkan tingkat pengangguran. Ketidakstabilan Energi, Negara yang bergantung pada sumber daya energi dari laut dapat mengalami ketidakstabilan pasokan energi jika sektor kemaritiman terganggu. Kerusakan Lingkungan, Kelola sumber daya laut yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan kehilangan keanekaragaman hayati, dengan dampak jangka panjang pada lingkungan, Keterisoliran Regional, Infrastruktur maritim yang buruk atau kebijakan yang tidak mendukung konektivitas regional dapat menyebabkan isolasi ekonomi dan sosial antar wilayah.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk berfokus pada pengelolaan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur maritim yang baik, dan implementasi kebijakan yang mendukung kemajuan sektor kemaritiman untuk menghindari dampak negatif tersebut.
Poros Maritim Dunia Ala Jokowi
Presiden Jokowi Dodo sejak 2014 dalam inisiatifnya membawa Konsep “Poros Maritim Dunia” atau “Global Maritime Fulcrum” yang akan diimplementasikan di Indonesia, memang itu adalah inisiatif yang bagus karena dapat menegaskan pentingnya Indonesia sebagai negara maritim yang strategis. Inisiatif ini mencerminkan tekad untuk memanfaatkan potensi dan kekayaan kelautan Indonesia.
Jokowi bahkan membentuk kementerian khusus untuk menangani pembangunan maritim yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Poros maritim dunia dibangun atas dasar lima pilar yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
