Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Poros maritim dunia tidak hanya berhenti sebagai konsep, Presiden Jokowi Menurut Kementerian Perhubungan, mulai membangun Tol Laut pada November 2014 dan ditargetkan selesai dalam jangka waktu 3-4 tahun. Dengan dibangunnya Tol Laut tersebut, maka akan terbangun transportasi massal dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, percepatan pembangunan dan mempermudah distribusi barang, serta memperlancar konektivitas dan memperkuat jaringan logistik antar negara dan antar pulau.
Tol Laut rencananya akan dibangun mulai dari Belawan, Surabaya, Makassar, sampai Sorong untuk memperkuat konektivitas dan sistem logistik dengan nilai investasi mencapai US$6,8-7 miliar. Pembangunan tol laut membutuhkan dukungan infrastruktur pelabuhan baru dan perluasan 20 lebih pelabuhan. Dari pelabuhan tersebut akan disiapkan 5 pelabuhan besar/utama (raksasa) sebagai bagian dari jaringan tol laut, yakni Medan, Surabaya, Jakarta, Makassar, dan Sorong.
Kemenhub juga menjelaskan saat ini telah berjalan 116 trayek kapal perintis pada 42 pelabuhan pangkal dengan 562 pelabuhan singgah yang tersebar di 183 kabupaten/kota pada 23 provinsi serta 26 trayek kapalpublic service obligation(PSO) pada 8 pelabuhan pangkal yang tersebar di 71 pelabuhan singgah.
Memang pembangunan infrastruktur sangatlah digelorakan terlebih lagi membahas akses penghubung yaitu jalan, tapi disisi lain, kita harus kembali kepada Pilar utama yang dibawa oleh Jokowi yaitu nelayan, nelayan sebagai poros utama kemaritiman yang merawat, hidup dan menghidupi. Kemendagri mencatat, jumlah nelayan di Indonesia sebanyak 1,27 juta orang hingga akhir tahun 2022.
Jumlah itu berkurang 5,22% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 1,34 juta orang. Pengurangan jumlah nelayan tersebut didasari oleh beberapa faktor, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebutkan bahwa krisis iklim dan ekspansi industri ekstraktif di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil adalah hal utama yang menjadi faktor pengurangan jumlah nelayan. Selain itu, kematian dan kurangnya jaminan perlindungan hukum untuk nelayan sebagai faktor tambahan. Maka dari itu hemat saya, jika berbicara kemaritiman, nelayanlah hal yang paling vital untuk diutamakan.
Kemaritiman dan Angan Pemuda
Sudah jelas Presiden Jokowi Dodo sangat menginginkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, membawa cita yang amat mulia demi kemajuan negara, tapi di lain sisi ia lupa bahwa konteks poros atau pengkiblatan teritorial harus di topang oleh dua unsur, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
Baca juga Artikel: Jihad Santri Jayakan Negeri, Literasi Memperkokoh Santri
Kini SDA di Indonesia memang sudah memenuhi, tapi apakah sejalan dengan SDMnya? Jadi hemat saya, jika benar-benar ingin mendorong wilayah kemaritiman SDM yang menjadi Subjek kemajuan perlu lebih diperhatikan kembali, dalam segi Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Pangan agar terciptanya kelanjutan dan kemajuan ekosistem kemaritiman.
Belum lagi tantangan 2024 yang mendilematiskan, seraya pergantian kepemimpinan fase pemilu berlangsung, seluruh calon presiden terhitung hari ini belum terbuka lebar soal pembahasan kemaritiman masih hanya seputar Visi/misi belum menjadi tolak ukur program yang diurgensikan untuk Negara.
Harapnya di fase 2024, siapapun pemimpinya bisa memajukan wilayah kemaritiman mulai dari hal kecil hingga besar dan berdampak nyata sebgaimana cita indonesia yang akan dijadikan Poros Maritim Dunia dan membuktikan bahwa takdir negeri lautan bukan lagi cerita nenek moyang semata.
