Jakarta – Baru-baru ini, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama beberapa asosiasi pemerintah daerah mengadakan audiensi dengan Kantor Staf Presiden (KSP).
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial sekaligus memastikan otonomi daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, banyak yang penasaran mengapa Apkasi mengajak KSP hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI yang akan digelar pada akhir Mei 2025.
Audiensi tersebut berlangsung di ruang rapat KSP, Jakarta. Di sana, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto menyambut hangat delegasi Apkasi. Ia menegaskan bahwa KSP siap menjadi penghubung antara pusat dan daerah.
BACA JUGA: Kemenkop dan Apkasi Dorong 80.000 Koperasi Desa, Siap Diluncurkan Juli 2025
“Kami ingin mencegah kebijakan yang tumpang tindih atau berbenturan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (24/5/2025).
Selain itu, audiensi ini juga membuka ruang dialog yang lebih cair antara pusat dan daerah. Dengan demikian, melalui koordinasi yang baik, kebijakan nasional dan otonomi daerah bisa berjalan beriringan. Hal ini tentunya diharapkan dapat mempercepat pembangunan merata di seluruh Indonesia.
