Tok! MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka

Jakarta – Berlangsungnya sidang putusan gugatan sistem pemilu. Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.

MK menyatakan penolakan melalui Putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, yang berarti pemilu tetap dijalankan sistem proporsional terbuka.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap hakim ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, di Gedung MK pada Kamis (15/6/2023).

Dalam pertimbangannya, MK beranggapan adanya implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu.

Sadli Isra Hakim MK mengatakan dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya.

Baca Juga:

MK Tolak Gugatan, Neng Siti Julaiha: Keputusan yang Demokratis

Menurut Sadli Isra, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai wadah perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi.

Sempat diwarnai pendapat berbeda dalam putusan ini atau dissenting opinion dari satu hakim konstitusi yaitu Arief Hidayat.

Tahapan persidangan sudah berjalan dimulai dengan permohonan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada 14 November 2022 oleh enam orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka dan mereka berhak untuk dikembalikan ke sistem proporsional tertutup.

Maksud dengan sistem proporsional tertutup, yaitu calon anggota legislatif tidak dipilih langsung oleh pemilih melainkan dipilih oleh partai politik yang dipilih oleh pemilih. Sehingga partai politik memiliki hak penuh dalam menentukan siapa yang duduk di parlemen.

Adapun para pemohon tersebut ialah terdiri dari Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP cabang Banyuwangi); Yuwono Pintadi; Fahrurrozi (Bacaleg 2024); Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jakarta Selatan); Riyanto (warga Pekalongan); dan Nono Marijono (warga Depok). Dengan pengacara yang dipilih dari kantor hukum Din Law Group sebagai kuasa.

Seluruh partai politik di DPR kecuali PDIP menginginkan pemilu tetap dijalankan sistem proporsional terbuka dan meminta MK untuk tidak mengubah sistem pemilu.

Dalam pandangan seluruh partai politik kecuali PDIP menegaskan sistem pemungutan suara yang dipakai dalam pemilu adalah kewenangan pembuat undang-undang yakni presiden dan DPR. Karena itu, mereka merasa MK tidak berwenang untuk mengubahnya lewat putusan uji materi.

 

(nf/rb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *