Wamenkumham Ungkap Marwah Profesi Advokat Hilang

JakartaEdward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) menilai marwah profesi hukum seperti advokat hilang.

Advokat sebagai officium nobile memiliki marwah yang terhormat dan mulia. Hal itu dianggap hilang marwah profesi kehukuman tersebut, karena sekarang pola rekruitmen untuk menjadi advokat di Indonesia terlalu mudah menjadi advokat.

Hal itu Edward ungkapkan saat menghadiri gelaran kegiatan pembukaan National Moot Court Competition Hotma Sitompoel di Jakarta, Jumat (7/7/2023),

“Pola rekruitmen dan pendidikan aparat penegak hukum di Indonesia berbeda dengan negara maju. Rekrutmen advokat di Indonesia terlalu mudah, sehingga marwah profesi advokat yang terhormat dan mulia menjadi tergerus,” kata Edward.

Baca juga: Rektor Untirta Berhentikan Mahasiswa Pelaku Revenge Porn

Selanjutnya, Edward membandingkan pola pendidikan hukum di Belanda dengan tantangan bagi lulusan baru. Di Belanda, untuk menjadi advokat, aparat penegak hukum, prosekutor, atau hakim, lulusan hukum harus menempuh pendidikan tambahan selama sekitar 7 tahun.

Pola Rekruitmen Profesi Advokat di Indonesia

Diketahui, advokat atau pengacara merupakan profesi yang melakukan pembelaan terhadap seseorang dalam menyelesaikan perkara hukum.

Lulusan sarjana hukum di Indonesia harus mengikuti PKPA, pendidikan khusus advokat. PKPA dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan organisasi advokat dan berlangsung 2-7 hari dengan biaya.

Setelah mengikuti pendidikan dan lulus, maka para lulusan sarjana hukum lebih lanjut mengikuti Ujian Profesi Advokat, juga selain itu diperintahkan untuk magang terlebih dahulu kurang lebih dua tahun di kantor advokat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar

  1. Prinsip saya setuju dan sependapat dengan Wamenkumham, apabila proses untuk menjadi seorang Advokat tidak segera diperbaiki, minimal dilakukan seperti masa saya dulu memulai untuk menjadi Advokat. Saya sendiri di era 80 an akhir baru bisa menjadi Advokat setelah melalui tahapan pertama mengikuti kursus Profesi Advokat selama 6 bulan, kemudian menjalani tugas pengabdian sebagai pembela perkara *prodeo dan probono) di Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Jakarta Timur selama 3 tahun untuk memenuhi syarat minimal berupa penanganan perkara berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat yaitu berupa penanganan 10 perkara pidana dan 5 perkara perdata (istilah populernya 10-5). Kemudian mengikuti Ujian Kode Etik Advojat dari Organisasi Advokat, baru setelah menyelesaikan tahapan tersebut bisa mengikuti Ujian Calon Advokat (UCA) di Pengadilan Tinggi, yang setelah dinyatakan lulus harus menjalani proses magang di sebuah Kantor Advokat yang berdiskusi. Selanjutnya baru bisa berpraktek di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena saya mengikuti Ujian dan dilantik serta menjalani Sumpah sebagai Pengacara Praktek di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini. Untuk menjadi Advokat saat itu harus mendapatkan SK Menkeh (Menteri Kehakiman RI). Tidak seperti sekarang, begitu tamat kuliah dan lulus sebagai Sarjana Hukum atau sejenisnya, bisa langsung mendaftarkan diri mengikuti PKPA, lalu Ujian Calon Advokat, setelah lulus dari dua tahapan ini dilantik oleh Organisasi Advokat tempat ybs mengikuti PKPA dan Ujian tsb, yg kemudian oleh Organisasi Advokat ini nama yg bersangkutan sdh bisa diajukan
    Ke Pengadilan Tinggi tempat domisili ybs untuk mengikuti proses sumpah Advokat, krn sesuai UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, hanya mengenal satu istilah Advokat, sdgkan istilah Penasihat Hukum atau Pengacara Praktek berdasarkan UU ini telah dibutuhkan menjadi Advokat. Bagaimana menurut anda sekalian, beda kan tahapan proses yg harus dilalui antara era saya dengan yang belakangan terjadi setelah dilahirkannya UU Advokat tsb. Pastinya beda tahapan proses akan beda kualitasnya. Jadi, justru kewajiban pihak Kemenkumham RI sesuai kewenangan yg dimiliki harus segera turun tangan bersinergi dengan pihak Mahkamah Agung RI untuk kembali menertibkan dan menyeragamkan regulasi proses tahapan seorang untuk bisa menjadi seorang Advokat yang berkualitas dan bisa menjaga marwah profesinya sbg profesi yang officium nobile (profesi terhormat).