Pandeglang – Bantuan sosial (bansos) di Pandeglang berpotensi disalahgunakan oleh calon legislatif (Caleg) yang memiliki hubungan dengan keluarga penguasa atau kepala daerah setempat.
Dalam konteks Pemilu 2024, terdapat kekhawatiran serius terkait dimanfaatkannya bansos, terutama yang disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), untuk kepentingan meraup suara yang menguntungkan caleg tersebut.
Hubungan Keluarga Penguasa dan Caleg dalam Pemilu
Sejumlah Caleg penguasa yang tampil, seperti Risya Azzahra Rahimah Natakusumah (Caleg DPR RI PKB), Rizky Aulia Natakusumah (Caleg DPR RI Partai Demokrat), dan Dimyati Natakusumah (Bapaknya) yang mencalonkan diri dari PKS, ketiganya memiliki keterkaitan keluarga dengan Bupati Pandeglang, Irna Narulita.
Bahkan, informasi yang beredar hal itu sudah mulai terlihat di Pandeglang, dengan adanya dugaan ajakan dari tim yang mendistribusikan program bantuan untuk memilih Risya anak Bupati Pandeglang yang nyaleg di DPR RI lewat PKB.
Tidak Etis dan Politik Salah Kaprah
Prof Lili Romli, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menilai bahwa praktik semacam itu tidak etis dan dapat merugikan integritas demokrasi.
“Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin, sehingga akan tergantung terus pada bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah,” kata Lili Romli kepada media, dikutip Rabu (27/12/2023).
Baca juga:Â VN Ancam Cabut Hapus Bantuan Warga, Aktivis Lembaga Sosial Pandeglang Angkat Bicara
