Jakarta – Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) terancam terdampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pemotongan anggaran di sektor pendidikan tinggi. Ia menilai kebijakan ini bisa menghambat upaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk Indonesia Emas 2045.
Dalam rapat kerja dengan Mendikdasmen, Mendiktisaintek, dan Menteri Kebudayaan, Sofyan Tan menyampaikan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Menurutnya, jika pemotongan terus berlanjut, maka bukan Indonesia Emas yang akan tercapai, melainkan “Indonesia Cemas” pada 2045.
BACA JUGA: Revisi UU Minerba Jadi Usul Inisiatif DPR, Perguruan Tinggi Bisa Kelola Tambang?
“Saya merasa tergelitik melihat paparan Kementerian Dikti Saintek yang disampaikan Pak Satrio. Dengan bahasa yang lembut, beliau menyampaikan sesuatu yang mengiris hati, sejalan dengan harapan Bapak Presiden,” ujar Sofyan Tan, Rabu (12/2/2024).
Ia menyoroti bahwa saat terjadi polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada 2023, Prabowo Subianto, yang saat itu calon presiden, sempat menyatakan bahwa UKT perlu digratiskan jika memungkinkan.
Sofyan menilai bahwa pernyataan ini sejalan dengan harapan masyarakat dan bisa diwujudkan melalui instrumen KIPK.
Desak Kemenkeu
Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh usulan Menteri Pendidikan agar anggaran KIPK tidak dipotong. Jika pemotongan tetap terjadi, diperkirakan sekitar 200.000 lulusan SMA tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada 2025 karena kehilangan akses beasiswa KIPK.
“Kami mendukung penuh agar Kementerian Keuangan mengembalikan anggaran KIP Kuliah sepenuhnya ke Kementerian Dikti dan Saintek,” tegas Sofyan.
Dengan berbagai pemotongan anggaran di sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi ini. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.
