Perbaikan Sistemik
Merespons berbagai persoalan tersebut, Apkasi mendorong koreksi struktural terhadap hubungan pusat dan daerah. Selain keadilan fiskal, Apkasi juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem integritas.
Tak hanya itu, Apkasi juga mendukung penegakan hukum terhadap kasus OTT kepala daerah, namun menilai persoalan tersebut juga dipengaruhi oleh sistem regulasi yang tumpang tindih dan tekanan politik tinggi.
“Kami menegaskan dukungan terhadap penegakan hukum. Namun, Apkasi memandang fenomena ini tidak lepas dari persoalan sistemik, regulasi yang tumpang tindih dan tekanan politik tinggi,” tukas Bursah.
BACA JUGA:Â Dari UMKM Hingga Investor Asing, Inilah Fakta Menarik Apkasi Otonomi Expo 2025
Menutup catatan akhir tahun, Apkasi menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah pusat demi memperjuangkan otonomi daerah yang adil, bersih, dan bermartabat, termasuk memperjuangkan agar gaji PPPK masuk beban APBN.
