RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar pada 27–29 September 2025 di Jakarta, peta persaingan calon ketua umum (caketum) mulai mengerucut. Dua nama besar yang mengemuka yakni Muhamad Mardiono dan mantan Menteri Perdagangan RI (2019–2020) Agus Suparmanto.
Mardiono dinilai lebih diunggulkan. Dukungan mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di seluruh Indonesia terus mengalir kepadanya. Banyak kader menilai Mardiono lebih layak karena merupakan kader murni PPP yang berkarir dari bawah, serta memiliki ikatan emosional yang kuat dengan struktur partai.
BACA JUGA: Menjelang Muktamar X, Mardiono Panen Dukungan Mayoritas DPW se-Indonesia Termasuk Banten
Sebaliknya, Agus Suparmanto justru menghadapi tantangan berat. Meski dinilai memiliki modal finansial kuat dan pengalaman sebagai menteri, rekam jejak kontroversialnya menjadi beban besar.
Rekam Jejak
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai sederet kasus yang pernah menyeret nama Agus dapat memperlemah pencalonannya. “Kasus impor pakaian bekas, gula, hingga bawang putih yang membekas di ingatan publik jelas menjadi hambatan reputasi Agus,” ujarnya.
Selain itu, status Agus sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga dianggap janggal. PPP yang secara kultural memiliki basis kader kuat, dinilai sulit menerima sosok eksternal sebagai ketua umum.
“Risikonya nilai perjuangan partai tidak akan terasa. Apalagi, mayoritas dukungan kader justru condong ke Mardiono,” tambah Efriza.
Sederet Polemik
Nama Agus Suparmanto memang kerap dikaitkan dengan sejumlah polemik kebijakan saat menjabat Menteri Perdagangan. Pada 2020, ia disorot karena lambannya penerbitan izin impor bahan pokok seperti bawang putih dan gula, yang memicu lonjakan harga di pasaran.
